Kemenkumham Sulteng Optimalkan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Sahabat.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya mengoptimalkan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) di daerah itu dengan memprioritaskan pelayanan publik ramah kepada kelompok rentan.

"Kami terus mengupayakan agar program berbasis HAM diprioritaskan pada setiap peraturan daerah. Saat ini, layanan itu pun harus lebih dioptimalkan lagi dari sistem layanan hingga sarana penunjang," kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Budi Argap Situngkir saat rapat internal guna mengevaluasi dan meningkatkan P2HAM, di Palu, Senin.

Menurut dia, upaya optimalisasi berbagai pelayanan dan sarana prasarana layanan berbasis HAM perlu dilakukan di seluruh satuan kerja jajaran di Sulawesi Tengah, tidak hanya di lingkup kantor wilayah saja.

"Suksesnya suatu layanan pada sebuah institusi pemerintahan ataupun swasta dapat dilihat dari pemberian pelayanan publik yang ramah kepada masyarakat kelompok rentan ataupun penyandang disabilitas," ujarnya.

Ia menyebut pemberian pelayanan publik bagi kelompok rentan seperti disediakan ruang tunggu khusus difabel dan ruang laktasi atau ruang khusus bagi ibu yang menyusui.

"Mau seperti apa pelayanan yang diberikan, tapi tidak ramah terhadap HAM akan bernilai kurang," katanya.

Sebelumnya, pihak Kanwil Kemenkumham Sulteng juga memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada seluruh duta layanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajarannya di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kota Palu yang menjadi daerah percontohan P2HAM tahun 2022, khususnya di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Palu, telah memberikan prioritas kepada masyarakat kelompok rentan dengan berupaya menyediakan layanan yang berorientasi ramah HAM, seperti tersedianya loket khusus disabilitas, lansia, dan ibu hamil.

Selain itu juga adanya ruang bermain anak dan ruang menyusui, kursi roda, parkir khusus disabilitas, dan pelayanan khusus lansia, orang sakit, dan disabilitas, serta adanya pemanfaatan sistem layanan hukum (Silakum) yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat.

"Fokus kami yakni membuat masyarakat kelompok khusus kita menjadi tersenyum puas. Maka dari itu pembenahan masih perlu terus dilakukan untuk mencapai hal tersebut," ujar Budi.(Ant)