Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali akan Diperiksa KPK Setelah Pemilu

Sahabat.com-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali  yang akrab disapa Gus Muhdlor akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Pemeriksaan terhadap Gus Muhdlor bakal dilaksanakan pada 16 Februari 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Itu berarti KPK memeriksa Gus Muhdlor setelah hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari. 

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri.  

Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan lembaga antirasuah itu telah memperoleh konfirmasi kehadiran Gus Muhdlor. Gus Muhdlor bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. 

"Yang bersangkutan memang bisa hadir nanti tanggal 16 Februari," kata Ali Fikri, Rabu (7/2/2024). 

KPK menyatakan hari pencoblosan tak mengganggu pemeriksaan terhadap Gus Muhdlor. KPK juga menjamin pemeriksaan ini tak berhubungan dengan situasi politik saat ini.

"Perkara ini tidak ada kaitannya dengan pencapresan, pemilihan dia kepada siapa," ujar Ali. 

KPK memastikan pemeriksaan terhadap Gus Muhdlor merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. 

Diketahui, KPK telah menjadwalkan pemanggilan kepada Gus Muhdlor pada 2 Februari lalu, namun Bupati Sidoarjo tak datang memenuhi panggilan. Hanya Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono yang hadir dalam pemeriksaan itu. Pemeriksaan bertujuan mengungkap aliran dana yang diduga mengalir ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.  

Baca juga: Tabrak Prof! Mahfud MD: Saya Setuju Koruptor Dihukum Mati

Ari diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. KPK juga sudah menggeledah dua lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa (30/1/2024). Penggeledahan ini merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo. 

Target penggeledahan KPK ialah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan kantor BPPD Sidoarjo. KPK menyita sejumlah uang asing dan tiga mobil yang diduga masih berhubungan dengan perkara OTT di Sidoarjo. KPK juga mendapati beberapa bukti menyangkut kasus yang tengah diusut di BPPD Sidoarjo. 

Adapun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini ialah Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati. Siska diduga memotong insentif pegawai BPPD pada 2023. 

Padahal dalam OTT, tim KPK menangkap 11 orang yaitu Siska Wati (Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo), Agung Sugiarto, (suami Siska dan juga Kabag Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo), Robith Fuadi yang merupakan kakak ipar Bupati Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri selaku asisten pribadi Bupati Sidoarjo. 

Kemudian Rizqi Nourma Tanya (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Sintya Nur Afrianti (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Umi Laila (Pimpinan Cabang Bank Jatim), Heri Sumaeko (Bendahara BPPD Pemkab Sidoarjo), Rahma Fitri (Fungsional BPPD Pemkab Sidoarjo) Tholib (Kepala Bidang BPPD Pemkab Sidoarjo), dan Nur Ramadan, anak Siska. 

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK, total uang yang dipotong Siska mencapai Rp 2,7 miliar untuk periode 2023 saja. Sedangkan laporan pemotongan yang diterima KPK sudah terjadi sejak 2021. KPK menemukan uang Rp 69,9 juta dari total Rp 2,7 miliar yang dikumpulkan dalam OTT tersebut. 

Kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo mendapat sorotan publik lantaran manuver politik yang dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.    

Gus Muhdlor mendadak mendeklarasikan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dukungan itu ia sampaikan di hadapan ribuan orang yang hadir Deklarasi Nderek Kiai Prabowo-Gibran di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Lebo, Sidoarjo, Kamis (1/2). Padahal Gus Muhdlor merupakan kader PKB yang mengusung Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres berpasangan dengan capres Anies Baswedan. Sontak muncul kecurigaan bahwa manuver Gus Muhdlor mendukung Prabowo-Gibran karena ingin mencari 'perlindungan' dari kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.