Kemenpan RB Tambah 10 MPP Integrasikan Pelayanan Publik

Sahabat.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meresmikan 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di kabupaten dan kota dalam satu lokasi.

"Pengintegrasian layanan menjadi perhatian penting buat kami," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, hingga kini tercatat sebanyak 163 MPP tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sepuluh MPP baru tersebut berada di Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh, Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali, dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi NTT, Kabupaten Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan.

Anas menyampaikan sebaran MPP kini semakin merata di kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga tidak hanya berada di Pulau Jawa.

"Sekarang, sudah 50 persen di Jawa dan 50 persen di luar Jawa. Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris. Artinya, pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tetapi juga di banyak daerah di luar Jawa," jelasnya.

Dia juga mengingatkan kepada para kepala daerah untuk mengutamakan kualitas dan integrasi layanan, bukan hanya mementingkan bangunan fisik.

"Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah, banyak aset yang belum dipakai, itu saja manfaatkan," tegasnya.

Kemudian, lanjut Anas, transformasi regulasi juga telah dilakukan Kemenpan RB, sehingga MPP tidak harus berada di gedung baru serta tidak mempersyaratkan luas gedung.

Sembari menjalankan program MPP, Kemenpan RB juga menggerakkan integrasi pelayanan dalam bentuk rumah virtual yaitu MPP Digital.

"Kami bertahap, sekarang kami sudah ada 21 kabupaten dan kota menjadi pilot project untuk Mal Pelayanan Publik Digital yang basisnya face recognition," ujar Anas.

MPP digital tersebut secara bertahap akan dikembangkan di sejumlah daerah di Tanah Air.(Ant)