Sahabat.com - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) DPRD Kota Surabaya meminta pengembang di daerah setempat menyerahkan PSU untuk pengelolaan jaringan air milik PDAM.
Sekretaris Pansus Raperda PSU DPRD Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni'am di Surabaya, Kamis, mengatakan sampai saat ini masih belum semua PSU diserahkan oleh pengembang kepada Pemkot Surabaya.
"Pansus saat ini sedang menggodok perda baru yang berkaitan dengan PSU untuk jaringan pemasangan PDAM karena pengembangan masih ada yang mengelola airnya sendiri tanpa melalui PDAM," katanya.
Menurut dia, hal yang berkaitan dengan PSU tidak hanya penerangan jalan umum. namun juga di dalamnya terdapat jaringan PDAM, pipa gas, dan jaringan PLN.
Oleh karena itu, dalam perda baru itu diharapkan pengembang hunian menyerahkan PSU agar bisa dimanfaatkan untuk jaringan tersebut.
"Selama ini warga di perumahan banyak yang mengeluh soal mahalnya iuran. Oleh karena itu, nantinya fasum (fasilitas umum) dari PSU bisa dimanfaatkan untuk jaringan pipa PDAM sehingga PDAM bisa berkembang," kata Ghoni.
Dia mengatakan pengembang tidak boleh menjual lagi air dari PDAM Surabaya kepada warganya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong PDAM masuk ke fasum pengembang. Dia juga mengingatkan pemkot nantinya ketika PSU sudah diserahkan untuk segera dibenahi supaya tata kota menjadi baik.
"Makanya pemkot harus konsisten untuk segera membenahi PSU yang sudah diserahkan," kata dia.
Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Arief Wisnu Cahyono sebelumnya mengatakan ada sekitar 10 pengembang hunian yang belum menyerahkan PSU-nya untuk jaringan pipa PDAM.
"Ada juga beberapa pengembang yang masih mengelola kawasannya untuk persediaan air," kata Wisnu.
Tak hanya pengembang hunian perumahan, Wisnu juga mengatakan nantinya hunian vertikal seperti apartemen, PDAM juga diminta untuk memasang.
"Rencananya hunian vertikal PSU-nya nanti akan diserahkan ke Pemkot Surabaya sehingga kami diminta untuk memasang jaringannya," ujar dia.(Ant)
0 Komentar
Islah Bahrawi: Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Berisiko Hambat Respons Keamanan Negara
Potensi Anarko di Balik Demo 17+8, Mahasiswa Diminta Waspada
Surya Paloh Ketemu Jokowi, Anies: Tontonan Aja Itu
Ratusan Pekerja Offshore Upstream Pertamina Regional Jawa Nyoblos di TPS di Tengah Laut
8 Parpol Lolos DPR Versi Quick Count, PDI Perjuangan Hattrick
668 TPS di Jawa Hingga Papua Harus Melakukan Pemungutan Suara Susulan akibat Bencana dan Kerusuhan
Megawati akan Nyoblos di TPS Kebagusan Jaksel
TPN Ungkap Keresahan Publik terhadap Quick Count, Fair atau Tidak?
Leave a comment