Pemprov DKI Siapkan Program Pasar Murah di 44 Kecamatan pada 2024

Sahabat.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menyiapkan program pasar murah  di 44 kecamatan pada 2024 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri RI sebelumnya.
 
"Angka 44 kecamatan itu target, bisa saja kami perluas," kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
 
Suharini menyebut program pasar murah ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan pada 2024. Selain itu, pasar sembako murah ini juga menjadi tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Pemprov DKI dapat mengendalikan inflasi.
 
"Selain itu program ini untuk meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau," ucap Suharini.
 
Adapun pasar sembako murah ini sebelumnya sudah digelar di area Kelurahan Dures Sawit, Jakarta Timur dan Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
 
Masyarakat dapat membeli sembako murah dalam bentuk paket ataupun secara terpisah masing-masing komoditas, seperti paket sembako terdiri dari beras 5 kilogram (kg), minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg dan tepung terigu 2 kilogram. Masyarakat cukup membayar Rp100.000 per paket.
 
Selain itu, warga juga bisa membeli komoditas terpisah (eceran) seperti beras 4 kg dengan harga Rp50.000 (harga pasar Rp55.600), minyak goreng 2 liter dengan harga Rp25.000 (harga pasar Rp 31.000), dan gula pasir 1 kg dengan harga Rp15.000 (harga pasar Rp16.500).
 
Lebih lanjut, Suharini menjelaskan perkembangan harga pangan tingkat eceran pada awal tahun 2024 dibandingkan bulan sebelumnya untuk komoditas hortikultura mengalami penurunan. Sedangkan komoditas daging ayam, daging sapi, telur, gula pasir dan minyak goreng relatif stabil.
 
Lalu, stok ketersediaan pasokan pangan pada awal 2024 di Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi cukup, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian pangan secara berlebihan.
 
Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan upaya menjaga ketersediaan pangan dan pengendalian harga pangan dengan menjaga pasokan melalui pertanian perkotaan dan kerja sama antar daerah, mengurangi permintaan pasar, serta mempermudah akses pangan melalui kegiatan sembako murah atau pangan murah keliling.
 
"Upaya pengendalian harga pangan akan berpengaruh terhadap nilai inflasi Provinsi DKI Jakarta yang di tahun 2023 sebesar 2,28 (yoy) lebih rendah dari nilai inflasi nasional sebesar 2,61 (yoy)," ucap Suharini.
 
Adapun pencapaian pengendalian inflasi Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta  yang didukung pemerintah pusat.(Ant)