Polda Kalteng Siapkan 1.500 Personel Dilibatkan Pengamanan Pemilu 2024

Sahabat.com - Polda Kalteng menyiapkan 1.500 personel yang nantinya akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada Februari 2024.

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol. Erlan Munaji di Palangka Raya, Selasa, mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Biro Operasional Polda setempat ada sekitar 1.500 personel Polri untuk pengamanan jalannya pemilu di wilayah Polda setempat.

"Apabila nantinya mengalami kekurangan, tentunya kami akan meminta bantuan kepada Polda-Polda terdekat sehingga memenuhi kebutuhan pengamanan di wilayah Polda Kalteng," katanya.

Erlan menuturkan, selama ini kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di wilayah hukum Polda Kalteng saat ini sangat kondusif. Namun Polda Kalteng beserta Polres di jajaran juga sudah terus menyiapkan diri dalam pengamanan pemilu untuk tahun depan.

Sebab pemilu serentak tersebut akan pada Oktober 2023 sudah mulai dilaksanakan tahapan-tahapan pemilu, seperti kampanye tertutup serta kegiatan lainnya. Maka dari itu para personel wajib menguasai terkait pengamanan, sehingga ketika di lapangan sudah piawai dalam mengendalikan massa.

"Untuk semua wilayah dianggap rawan, maka dari itu pihaknya akan benar-benar menyiapkan pengamanan sehingga hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama sama sekali dapat diatasi dengan baik dan humanis," bebernya.

Perwira Polri berpangkat melati tiga itu mengungkapkan, Polda Kalteng akan mengupdate terkait daerah-daerah mana saja yang menjadi titik-titik rawan pada Pemilu 2024 nantinya.

"Nanti kita update ke awak media, sehingga masyarakat mengetahuinya," ungkapnya.

Kabid Humas Polda Kalteng juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda setempat, agar warga selalu mentaati aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Bahkan, pihaknya dalam penindakan terkait pelanggaran hukum tentunya Polda Kalteng tidak mau tebang pilih. Apabila memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka polisi akan menindak tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oknum-oknum tersebut.

"Saya minta masyarakat taati aturan hukum, sehingga ketika ada sesuatu dan lain hal alangkah baiknya dibicarakan dengan baik dan dimusyawarahkan sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas serta lain sebagainya," demikian Erlan Munaji.(Ant)