Wapres Minta Kementerian/Lembaga Komitmen Urai Komplikasi Investasi

Sahabat.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk terus berkomitmen mengurai komplikasi atau kerumitan investasi di Indonesia, guna menciptakan rasa aman dan kepastian bagi calon investor dalam berinvestasi.

“Saya meminta komitmen seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengurai komplikasi investasi di Indonesia. Terus lakukan reformasi birokrasi, transformasi tata kelola dan implementasi regulasi yang jelas tepat dan sederhana,” ujar Wapres di Jakarta, Rabu.

Demikian disampaikan Wapres dalam sambutan dan arahannya pada acara Anugerah Layanan Investasi Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi mesti terus menjadi ikhtiar seluruh bangsa, karena persoalan korupsi dipandang investor sebagai hambatan untuk berinvestasi.

“Persoalan dan tantangan di bidang ekonomi digital juga tidak boleh diabaikan agar potensi ekonomi digital membawa sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat Indonesia,” jelasnya.

Wapres mengingatkan dinamika global masih menghadirkan sejumlah tantangan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain tingkat inflasi masih tinggi, suku bunga, perang dan fragmentasi geo-ekonomi yang menuntut adanya strategi antisipatif ke depan.

“Di tengah kondisi ini perekonomian Indonesia terjaga dan tetap bertumbuh, salah satunya didukung oleh investasi. Investasi vital bagi kita untuk menopang pembangunan berkelanjutan, memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang kita miliki, meningkatkan daya saing bangsa serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Indonesia, kata Wapres, juga diakui sebagai negara yang memiliki magnet investasi. Dengan mengusung status ekonomi terbesar di Asia yang memiliki tenaga kerja muda dalam jumlah besar, tingkat konsumsi domestik tinggi serta sumber daya manusia melimpah, Indonesia menjadi destinasi yang menjanjikan.

“Namun tentu saja penilaian positif ini bukan tanpa koreksi. Upaya perbaikan iklim investasi secara terus-menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi perekonomian tidak terhenti,” terangnya.

Adapun sejauh ini pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dan insentif investasi di bawah payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pengembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu kawasan yang representatif bagi para investor.(Ant)