Kemenkumham Papua Barat Canangkan Zona Integritas

Sahabat.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman pada kegiatan pencanangan di Manokwari, Rabu, mengatakan bahwa untuk mencapai pembangunan zona integritas dibutuhkan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Pada tahun 2023 ini kita semakin optimis memperoleh predikat WBK WBBM (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani)," ujarnya.

Ia menuturkan reformasi birokrasi merupakan langkah awal mendukung program pemerintah untuk menata sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien.

Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh sebab itu, tambah Kakanwil, seluruh jajaran Kemenkumham Papua Barat harus menyamakan persepsi dalam melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan layanan publik.

"Supaya meningkatkan pelayanan prima, kapasitas dan akuntabilitas kinerja," ucapnya.

Ia optimistis jajaran Kemenkumham Papua Barat mampu merealisasikan pembangunan zona integritas pada 2023 sesuai dengan capaian tahun sebelumnya.

"Gunakan modal yang dimiliki tersebut untuk terus merawat apa yang sudah kita bangun sebelumnya," kata Taufiqurrakhman.

Ia menegaskan seluruh jajaran Kemenkumham Papua Barat berkewajiban menjalankan dan menyukseskan pembangunan zona integritas demi tumbuh kembangnya Kemenkumham hingga masa mendatang.

Pembangunan zona integritas bukan semata untuk meraih predikat WBK WBBM, melainkan komitmen membangun pola pikir dan budaya kerja melayani, bukan ingin dilayani.

Tujuannya, tambah Kakanwil, reformasi birokrasi yang telah berjalan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas.

"Ini konsekuensi yang harus kita jalani sebagai bagian dari Kemenkumham," ujarnya.

Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan seluruh kepala divisi dan kepala unit pelaksana teknis di institusi tersebut.(Ant)