Presiden RI dari Masa ke Masa, Siapa Terpilih di Pilpres 2024?

Sahabat.com-Dua hari lagi, tepatnya Rabu 14 Februari 2024 seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan memutuskan pilihannya pada tiga calon presiden yang berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. 

Jika terpilih mereka akan meyandang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan untuk masa bakti lima tahun ke depan, 2024-2029.

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 hingga kini, Indonesia baru memiliki tujuh presiden.

Ketujuh Presiden tersebut menduduki jabatannya melalui proses politik yang berbeda-beda. Ada yang dilantik lewat rapat politik, ada yang melalui keputusan MPR dan ada juga yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.  

Berikut tujuh presiden RI dari masa ke masa. Mulai dari Presiden Pertama Ir Soekarno hingga Presiden Joko Widodo yang memimpin selama dua periode sejak 2014 hingga saat ini. 

Soekarno

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang untuk menyusun pemerintahan Indonesia yang baru.

Sidang digelar pada 18 Agustus 1945 di Gedung Cuo Sangi In yang sekarang bernama Gedung Pancasila di Jakarta 

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Perdiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipilih secara aklamasi oleh PPKI.

Soekarno mendapat dukungan luas dari rakyat karena berperan sebagai pemimpin dalam perjuangan melawan penjajah. 

Soekarno dipilih berkat jasa-jasanya kepada Indonesia terutama sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia

Saat itu Indonesia membutuhkan seseorang yang mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan 

Soekarno juga mendapat dukungan dari dunia internasional.

Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan

Sebagai salah satu syarat terbentuknya sebuah negara selanjutnya dideklarasikan Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Manuver Belanda Pasca Kemerdekaan RI

Proklamasi kemerdekaan RI terus dirongrong oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 

Pada kurun 1945 hingga 1949 Belanda melakukan sejumlah manuver politik dan militer untuk mencegah RI menjadi negara berdaulat. Tapi manuver Belanda untuk kembali berkuasa mendapat perlawan yang kuat. 

Setelah kembali ke Jawa pasukan Belanda merebut kembali ibu kota kolonial Batavia akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota. 

Pada 27 Desember 1949 Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada Pemerintah Federal Indonesia. 

Pada 1950 Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB

Demokrasi Parlementer 

Indonesia kemudian mengadopsi undang-undang yang baru yang terdiri dari sistem parlemen dimana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada parlemen atau MPR

MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada 1955

Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila

Demokrasi Parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif

Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam Demokrasi Parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara. 

Transisi politik pada 1958 memunculkan beberapa pemberontakan di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Pada 1959 Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara yang memberikan kekuasaan presidensil besar. 

Periode 1959-1965 Presiden Soekarno berkuasa memimpin dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Soekarno menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet

Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok

Dengan difasilitasi Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda melakukan perbincangan tertutup terkait Irian Jaya. 

Perjanjian New York 1962 menghasilkan kesepakatan Indonesia mengambil alih kekuasan terhadap Irian Jaya (kini Papua) pada 1 Mei 1963.

Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadi Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. 

Hingga 1965 Partai Komunis Indonesia telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno. 

Pada 30 September 1965 enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada pengawal Istana yang loyal kepada PKI. 

Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu Mayjen Soeharto menumpas kudeta 

Soekarno diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden dalam Sidang MPRS 1967 seusai krisis politik selepas Peristiwa 30 September 1965

. 

Soeharto

Estafet kepemimpinan nasional kemudian berpindah ke tangan Soeharto sebagai Presiden Kedua RI. 

Soeharto dilantik oleh MPR pada 1968 untuk masa jabatan lima tahun. 

Setelah Soeharto menjadi Presiden ia mendaftarkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB

Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966

Soeharto dilantik kembali secara berturut pada 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998.

Baca juga: Mengukur Kapasitas SUGBK dan JIS Tempat Kampanye Akbar Anies-Cak Imin dan Prabowo-Gibran Hari Ini

Pada pertengahan 1997 Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam dan perpindahan modal dipercepat. 

Demonstrasi mahasiswa meminta Soeharto mengundurkan diri. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR. 

Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih Wakil Presiden BJ Habibie untuk menjadi Presiden ketiga Indonesia. 

Masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Indonesia sejak 1968 sampai 1998 disebut sebagai Orde Baru.

 

BJ Habibie

BJ Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional melalui prahara politik 1998. 

BJ Habibie resmi menjabat sebagai Presiden Ketiga RI. 

Presiden BJ Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. 

Masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai Presiden RI Ketiga yang terbilang singkat 1998-1999 disebut menjadi titik tolak Era Reformasi.

 

Abdurrahman Wahid

BJ Habibie melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjembatani proses transisi politik dari Era Orde Baru memasuki Era Reformasi dengan mengawal pelaksaksanaan Pemilu 1999 yang dinilai sangat demokratis. 

Pemilu untuk MPR, DPR dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan meraih 34% suara, Golkar 22%, Partai Persatuan Pembangunan 12% dan Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid 10%. 

Pada Oktober 1999 MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI keempat didampangi Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden untuk masa bakti lima tahun. 

Gus Dur kemudian membentuk kabinet Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshusffle kabinetnya pada Agustus 2000. 

Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan proses demokratisasi dan pengembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama terutama di Aceh dan Maluku dan Papua. Di Timor Barat masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR semakin memberikan tekanan menentang kebijakan-kebijakan Presiden Gus Dur menyebabkan gejolak politik.

 

Megawati Soekarnoputri

Pada Sidang Umum MPR Pertama pada Agustus 2000 Presiden Gus Dur memberikan laporan pertanggungjawaban. 

Pada 29 Januari 2001 ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Gus Dur agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. 

Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya dia mengedarkan keputusan presiden memberi kekuasaan negara sehari-hari kepada Wakil Presiden Megawati. Megawati mengambilalih jabatan Presiden tak lama kemudian. Megawati lalu membentuk kabinet Kabinet Gotong Royong. 

Dalam masa pemerintahannya yang terbilang singkat Megawati Soekarnoputri yang merupakan Presiden Kelima RI memperkuat landasan demokrasi Indonesia dengan pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya pada Pemilu 2004.

Susilo Bambang Yudhoyono

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Indonesia melakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004. 

Khusus pemilihan presiden diikuti beberapa pasangan calon termasuk Presiden petahana Megawati Soekarnoputri dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi, ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2004-2009. 

SBY merupakan menantu dari Komandan Militer Jenderal Sarwo Edhi yang turut berperan dalam menumpas PKI pada 1965

Sebagai Presiden Keenam RI, SBY kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu.  

Pemerintahan ini pada awal masa kerjanya menerima berbagai cobaan dan tantangan besar seperti gempa bumi di Aceh dan Nias pada Desember 2004

Pada 17 Juli 2005 sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. 

Presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui Pemilihan Umum secara langsung

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945.

Usai merampungkan masa bakti pertamanya bersama wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla, SBY kembali maju dalam Pilpres 2009 berpasangan dengan calon wakil presiden Boediono. 

SBY dan Boediono berhasil memenangkan Pilpres 2009. 

Sejak era reformasi SBY merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama lima tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. 

Ia merupakan seorang purnawirawan militer berpangkat Jenderal TNI yang memulai karier politik pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi oleh Presiden Abdurrahman Wahid 

Pada 26 Oktober 1999 dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid

Pada 10 Agustus 2001 SBY dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). 

Ia mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam pada 11 Maret 2004. Lalu bergabung dengan Partai Demokrat.

 

Joko Widodo

Setelah memimpin selama 10 tahun, estafet kepemimpinan nasional dipegang oleh Presiden Ketujuh Ir Joko Widodo.

Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia pada Pemilu 2014 dan memulai pemerintahan pada 20 Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla 

Sebelumnya Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 

Wali Kota Surakarta sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.

Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Surakarta ditunjuk oleh partainya PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. 

Jokowi menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 

Setelah lulus menekuni profesi sebagai pengusaha 

Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya dan kota batik. 

Jokowi menjadi presiden kedua yang berhasil terpilih untuk dua kali masa jabatan. Pada periode pertama 2014-2019 berpasangan dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kemudian pada periode kedua 2019-2024 Jokowi berpasangan dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. 

Masa jabatan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. 

Estafet kepemimpinan nasional akan diteruskan oleh salah satu dari tiga calon presiden yang maju dalam Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jika terpilih akan menyandang status sebagai Presiden RI Kedelapan.